makalah bank dan lembaga keuangan lain

MAKALAH BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

 KESEHATAN DAN RAHASIA BANK

“ Aplikasi Pada Bank Jateng“

Disusun Oleh :

1.    Khofifatuddahliyah                 B.111.09.0084

  1. 2.    Surya Kumala Sari                  B.111.09.0085
  2. 3.    Ahmad Marzuqi                       B.111.09.0086
  3. 4.    Andry Rais Pratama                B.111.09.0087
  4. 5.    Rizki komariah                         B.111.09.0089
  5. 6.    Irine ariestika p                        B.111.09.0090
  6. 7.    Desi hindun shina                     B.111.09.0093
  7. 8.    Abdullah alwi                           B.111.09.0097

 PROGRAM STUDY S1 MANAJEMEN

UNIVERSITAS SEMARANG

2011

BAB I.  PEMDAHULUAN

1.1  Latar belakang

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang . Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Didalam perjalanannya, bank perlu di lakukan pemeriksaan apakah bank tersebut dalam keadaan sehat atau tidak. Kesehatan bank sendiri adalah Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal & mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Selain bank juga mempunyai beberapa rahasia yang tidak perlu dipublikasikan sehinga masyarakat tidak perlu mengetahuinya. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai NasabahPenyimpan dan Simpanannya. Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mewajibkan Bank untuk menjaga rahasia Bank, yaitu berbunyi sebagai berikut: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.

Dari rumusan Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah menyangkut bukan saja simpanan nasabah tetapi juga (identitas) Nasabah Penyimpan yang memiliki simpanan itu. Bahkan dalam rumusan Pasal 40 itu, “Nasabah Penyimpan” disebut lebih dahulu daripada “Simpanannya”. Nampaknya dalam pikiran pembuat Undang-Undang, justru identitas Nasabah Penyimpannya lebih penting daripada Simpanannya. Atau mungkin pula dalam pikiran pembuat Undang-Undang, “Nasabah Penyimpan” sengaja disebut lebih dahulu daripada “Simpanannya”, untuk menekankan bahwa merahasiakan identitas Nasabah Penyimpannya sama pentingnya dengan merahasiakan Simpanannya. Dibeberapa negara memang lingkup dari rahasia bank tidak ditentukan hanya terbatas kepada keadaan keuangan nasabah saja, tetapi meliputi pula identitas nasabah yang bersangkutan.

Dilain pihak, bank jateng merupakan badan usaha milik daerah Jawa Tengah yang bergerak dibidang finansial dengan fungsi yang sama dengan bank-bank lain. Dalam perjalanannya sampai saat ini, bank jateng telah banyak meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam berbagai bidang. Tapi disisi lain, bank jateng juga memiliki beberapa kasus dan masalah yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja bank jateng itu sendiri. Maka dari itu, kami sebagai bagian dari masyarakat jawa tengah ingin mengkaji tentang kesehatan bank jateng serta memahami rahasia-rahasia yang ada pada bank jateng.

1.2  Tujuan penyusunan

Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah belajar bersama dalam memahami kesehatan sebuah bank terutama bank jateng yang menjadi objek penelitian kami serta rahasia – rahasia dalam dunia perbankan.

1.3  Ruang lingkup pembahasan

ruang lingkup dalam pembahasan masalah ini adalan mengenai kesehatan dan rahasia bank baik itu dalam teori maupun aplikasinya dalam objek bank riil. Dan sebagai bagian dari masyarakat jawa tengah, kami mengambil objek bank jateng sehingga kami bisa mngetahui sehatkah bank jateng tersebut.

BAB II.  GAMBARAN UMUM DAN TINJAUAN TEORITIS

 

2.1  SEJARAH

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah.
Bank Jateng pada awal beroperasi pada tahun 1963 menempati Gedung Bapindo Jl. Pahlawan No.3 Semarang. Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Persiapan pendirian bank dilakukan oleh Drs. Harsono Sandjoyo yang kemudian menjadi Direktur Utama Pertama Bank Jateng, dibantu Drs. Mud Sukasan. Rekruitmen karyawan pertama berjumlah 13 orang untuk on the job training di Kantor Bank Indonesia Semarang. Modal Disetor pada awal pendirian bank sebesar Rp 20 juta yang terdiri dari Daerah Swatantra Tk. I sebesar Rp 9,2 juta, 34 Daerah Swatantra Tk. II sebesar Rp 6,8 juta, dan Hadi Soejanto sebesar Rp 4 juta. Seiring dengan berjalannya waktu, Bank Jateng terus berkembang hingga memiliki kantor cabang di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dan setelah berpindah-pindah lokasi, sejak tahun 1993 Kantor Pusat Bank Jateng menempati Gedung Grinatha Jl. Pemuda 142 Semarang.

Serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian dan status Bank antara lain terdiri dari :

  • Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 6 tahun 1963 sebagai landasan hukum pendirian bank.
  • Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional.
  • Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan sebagai dasar penyempurnaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 1969 yang menetapkan bahwa bank adalah milik Pemerintah Daerah (BUMD).
  • Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/34/DIR tanggal 1 Juli 1992 adalah penetapan status Bank sebagai Bank Devisa.
  • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 1993 tentang perubahan bentuk hukum Bank menjadi Perusahaan Daerah dengan mengacu pada Undang-undang No.7 tahun 1992 sebagai pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1967.
  • Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 Mei 1999 serta pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 5 Mei 1999, bentuk hukum Bank Jateng berubah dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
  • Dengan telah ditandatanganinya perjanjian Rekapitalisasi tanggal 7 Mei 1999 maka Bank Jateng telah sah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan, dengan modal disetor menjadi Rp 583.754 milyar.
  • Pada tanggal 7 Mei 2005 Bank Jateng telah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.

Seiring dengan terus berkembangnya perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen Bank Jateng berkeinginan untuk mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Jateng. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005 maka nama sebutan (call name) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng

 2.3 Bidang Usaha

Bank Jawa Tengah adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah. Dengan Alamat KANTOR PUSAT :  Jl. Pemuda No. 4A Semarang, Telp. (024) 3554025, 3547541. Fax. (024) 3540170, 3520186, 3556529  Telex. 22301 BPD JTG IA,22660 BPD JTG IA.

Didirikan

6 April 1963

Visi Perusahaan

“Terwujudnya bank yang sehat dengan memberikan jasa perbankan kepada masyarakat secara luas, efektif dan efisien dengan mengutamakan retail banking.”

Misi Perusahaan

“Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.”

Modal Dasar

Rp. 700.000.000.000,00

Pemilik

  • Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
  • Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jateng
  • Pemerintah Pusat

Jumlah Aktiva

Rp. 5.109.753.124.962,00

Jaringan Operasional

  • 1 Kantor Pusat
  • 1 Kantor Cabang Utama
  • 6 Cabang Koordinator
  • 27 Cabang
  • 84 Cabang Pembantu
  • 80 Kantor Kas

Contoh produk atau jasa yang ditawarkan:

  1. Tabungan BIMA
  2. Tabungan SIMPEDA
  3. Deposit On Call
  4. DPLK setia
  5. Tabingan Haji
  6. Tabungan Kurban
  7. Kredit Kewirausahaan
  8. Kredit Investasi, dll.

 BAB III  PEMBAHASAN

KESEHATAN BANK

Pengertian Kesehatan Bank

Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasinal perbankan secara normaldan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Kegiatan tersebut antara lain:

  1. Kemampuan menghimpun dana
  2. Kemampuan mengelola dana
  3. Kemampuan untuk menyalurka n dana ke masyarakat
  4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada pihak lain
  5. Pemenuhan peraturan yang berlaku

MANFAAT PENILAIAN KESEHATAN

  1. Bank    : salah satu sarana untuk menetapkan strategi usaha
  2. BI        : pengawasan

 FAKTOR-FAKTOR PENILAIAN (CAMELS)

  1. a.      Permodalan (capital)

-          Kecukupan pemenuhan “kewajiban pemenuhan modal minimum”(KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku,

-           komposisi permodalan

-          Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan(laba ditahan)

-          Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha bank

-          Akses kepada sumber permodalan

-          Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan

Bank Jateng juga harus berani mengambil peran optimal dalam menjalankan fungsi intermediasi. Yakni intensif menyerap dana masyarakat, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit modal kerja, investasi maupun konsumsi. Kalu fungsi ini benar-benar dijalankan efektif, praktis akan membawa kemajuan besar bagi perkembangan ekonomi Jateng. Disinilah Bank Jateng harus berperan aktif untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Perbankan itu jualan kepercayaan. Sepanjang mampu meningkatkan kepercayaan nasabah, maka sukses akan mudah diraih. Saya melihat Bank Jateng telah mampu “menjual” kepercayaan ini dengan baik. Terbukti dari pencapaian kinerja keuangan selama 2007 yang tumbuh pesat. Kalau asset selama 2006 hanya Rp.11.35 triliun, maka tahun 2007 naik menjadi Rp.12,21 triliun.

 

  • b.      Kualitas asset (assets quality)

 

-          Debitur inti kredit diluar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit

-          Perkembangan aktiva produktif bermasalah (non performing asset) dibandingkan aktifa produktif

-          Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif(PPAP)

-          Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif

-          Kecukupan pedoman pelaksanaan kebijakan perkreditan bank(PPKPB)

-          Standard operating prosedures (SOP)

-          Sistem kaji ulang(review) internal terhadap aktiva produktif

-          Dokumentasi aktiva produktif

-          Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

  • Restrukturisasi
  • Penyertaan modal sementara

 

  • c.       Manajemen (management)

 

-          Manajement umum

-          Good corporate Governance

-          Penerapan sistem manajemen risiko

-          Pengawasan

-          SIM risiko

-          Pengendalian internal

-          Kepatuhan bank

Semarang, CyberNews. Terkuaknya kredit fiktif yang terjadi di Bank Jateng maupun Bank Jateng Syariah menunjukkan betapa lemah dan amburadulnya sistem manajemen bank milik rakyat Jateng tersebut. Kalangan DPRD Jateng mendesak, segera dilakukan pembenahan manajemen secara menyeluruh agar pembobolan bank melalui kredit fiktif itu tak terulang.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah Dwi Yasmanto menuturkan, gampangnya debitur memperoleh kredit untuk pembiayaan proyek dengan menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) bisa dipahami. Namun demikian, bukan berarti semua SPK bisa diterima dan langsung dibiayai.

“Dari berbagai kredit bermasalah yang terjadi, ternyata tidak sedikit yang merupakan SPK fiktif atau tidak ada proyeknya. Lalu di mana peran kontrol dan pengawasan dari Bank Jateng? Apa mereka tidak ngecek dulu bener tidaknya suatu proyek,” jelas Dwi.

Dirinya mencontohkan, kredit fiktif yang terjadi di Bank Jateng Koordinator Semarang di mana nilai kredit yang dikucurkan mencapai Rp 18 miliar. Fasilitas kredit yang diberikan mencapai 89 fasilitas dengan jumlah rekening sebanyak 16 buah.

Dalam operandinya, selaku debitur utama adalah CV Enh dengan direksi Mrs Elf. CV Enh tersebut meminjam bendera pada beberapa CV lainnya dan dari CV itulah diterbitkan SPK yang ditandatangani oleh pimpinan proyek atau kepala dinas terkait.

Dijelaskan, untuk mempermudah pencairan, pemberian kredit dipecah-pecah dengan fasilitas kredit antara Rp 500 juta-750 juta. “Lolosnya SPK fiktif hingga disetujuinya pengajuan kredit merupakan keteledoran Bank Jateng. Seharusnya kan ada pengecekan terhadap SPK itu,” jelas Dwi Yasmanto yang juga anggota Komisi E itu.

Selain itu, lanjutnya, sistem pengawasan terhadap calon debitur dinilai lemah di mana itu menunjukkan ketidakmampuan pimpinan dalam mengelola perbankan. Tuntutan perubahan manajemen juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jateng Masruchan Syamsurie.

Menurutnya, perbuatan kredit fiktif itu merupakan pelanggaran UU Perbankan dan UU Korupsi, karena menyangkut kerugian negara dan upaya memperkaya diri sendiri. “Harus segera ada perubahan pada manajemen dan direksi Bank Jateng. Kalau terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap Bank Jateng akan terus terdegradasi,” terangnya.

( Saptono Joko Sulistyo / CN31 / JBSM )

 

  • d.      Rentabilitas (earnings)

 

Rasio Rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.

-          ROA (Return On Asset), ROE (Return On Equity), NIM (Net Interest Margin)

-          BOPO ( Biaya Operasional Pendapatan Operasional)

-          Pertumbuhan laba usaha : pendapatan operasional-biaya operasional.

-          Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan.

-          Fee Based Income Ratio

-          Penerapan prinsip aktiva dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

-          Prospek laba operasional.

 Kinerja Bank Jateng pada kuartal I/2010 meningkat menyusul pembukaan kantor cabang di Jakarta 2 bulan lalu, sementara itu rentabilitas dividen 2009 mencapai 25%. Dirut Bank Jateng Hariyono mengatakan kinerja kuartal I tahun ini nampak dari sejumlah indikator, terutama aset pada Maret 2010 mencapai Rp17,56 triliun, tumbuh sekitar 19% dari akhir tahun lalu Rp14,78 triliun.

Posisi dana pihak ketiga (DPK) Bank Jateng pada Maret 2010 mencapai Rp15,1 triliun, tumbuh 26% dari akhir 2010 hanya Rp11,98 triliun.
“Kantor Jakarta yang baru dibuka 1,5 bulan lalu hingga Maret ini memberikan kontribusi DPK sebesar Rp170 miliar dan targetnya hingga akhir tahun ini bisa mencapai Rp1 triliun,” ujarnya kepada Bisnis,com hari ini.
Hariyono menjelaskan tingginya DPK kantor Jakarta karena dorongan sentimen kedaerahan warga asal Jateng yang sukses merantau di Ibu Kota sebagai pengusaha, terutama berskala kecil dan menengah, untuk mengembangkan ekonomi provinsi ini.
Potensi penghimpunan dana di Jakarta, menurut Hariyono, sangat besar karena jumlah perantau di Jakarta yang tergabung dalam paguyuban warga Jateng mencapai 4 juta orang.

Direktur Operasional Bank Jateng Joko Sambodo menambahkan penghimpunan dana kantor Jakarta akan difokuskan hingga semester I/2010, setelah itu akan dimulai pengucuran kredit modal kerja untuk warga Jateng yang merantau di Jakarta. “Banyak UMKM asal Jateng di Jakarta yang potensinya besar untuk dibiayai, seperti warung tegal, tukang jamu dan lainnya,” tegasnya. Joko menyebutkan hingga akhir Maret 2010 Bank Jateng membukukan total pembiayaan (termasuk syariah) Rp10,9 triliun, tumbuh sekitar 2% dari posisi akhir tahun lalu Rp10,69 triliun.
Tahun ini, tuturnya, Bank Jateng merencanakan ekspansi kredit UMKM sebesar Rp1,2 triliun, dengan fokus terbanyak mencapai Rp820 miliar dialokasikan untuk modal kerja.

Menyinggung soal laba, Hariyono mengungkapkan hingga Maret 2010 dicapai Rp169,25 miliar. Tahun lalu laba sebelum pajak tercapai Rp612,11 miliar, naik sekitar 2% dari periode sama 2008 hanya Rp600,7 miliar.
Meski peningkatan laba relatif kecil, tuturnya, namun tingkat rentabilitas dividen terhadap modal pemegang saham pda tahun lalu mencapai di atas 25%, jauh melampaui rata-rata bunga deposito maupun tabungan pada 2009 sekitar 5%-8%.
“Hal itu lah yang menjadikan Bank Jateng belum terpikir untuk go public, karena rentabilitas dividen tinggi, maka jika butuh modal pemegang saham masih bersedia menambahknya,” tukas Hariyono.

 

  • e.       Liquidity

 

Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio, yaitu rasio Kewajiban Bersih Antar Bank terhadap Modal Inti dan rasio Kredit terhadap Dana yang Diterima oleh Bank. Yang dimaksud Kewajiban Bersih Antar Bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Sementara itu yang termasuk Dana yang Diterima adalah Kredit Likuiditas Bank Indonesia, Giro, Deposito, dan Tabungan Masyarakat, Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan (tidak termasuk pinjaman subordinasi), Deposito dan Pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan, dan surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan.

Liquidity yaitu rasio untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan atas dua maca rasio, yaitu :

1)      Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap Aktiva Lancar. Rumusnya adalah :

 Penilaian likuiditas dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap penurunan sebesar 1% mulai dari nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

2)      Rasio antara Kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Rumusnya adalah :

 Penilaian likuiditas 2 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 115 atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan nilai maksimum 100.

 

  • f.       Sensitifity of risk

 

-          Analisa terhadap resiki-resiko yang mungkin terjadi

Dasar hukum ketentuan rahasia bank di Indonesia, mula-mula adalah undang-undang no.7 tahun1992 tentang perbankan, tetapi kemudian diubah dengan undang-undang no.10/1998.

 RAHASIA BANK

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah : Apakah yang harus dirahasiakan ini hanya terbatas kepada keuangan nasabah penyimapan dana saja? Apakah juga menyangkut keadaan keuangan nasabah debitur?Apakah lingkup rahasia bank hanya mecangkup pasiva ( liabilities ) bank berupa dana nasabah bank, ataukah juga meliputi aktiva (assets) bank berupa kredit bank kepada nasabah. Apakah juga menyangkut pengguna jasa-jasa bank yang lain, selain jasa penyimpanan dana dan jasa pemerian kredit?

Dari rumusan pasal 40 Undang-undang No. 10/1998, secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah bukan saja menyangkut simpanan nasabah, tetapi juga ( identitas) nasabah menyimpang yang memiliki simpanan tersebut. Bahkan dalam rumusan pasal 40. “ Nasabah Penyimpang” disebut lebih dahulu dari pada “Simpanannya”.

Di beberapa, lingkup dari rahasia bank tidak ditentukan hanya terbatas kepada keadaan keuanagan nasabah, tetapi meliputi juga identitas nasabah yang bersangkutan.

Informasi mengenai mantan nasabah

Di dalam praktek perbankan atau praktek bisnis, sangat lazim seorang nasabah berpindah-pindah atau berganti-ganti bank, seperti juga adalah lazim seorang nasabh mempunyai simpnan pada beberpa bank. Timbul pertanyaan, apakah bank masih terikat terhadap kewajiban rahasia bank setelah nasabahnya tidak lagi menjadi nasabah bank yang bersangkutan? Hal ini ternyata tidak diatur atau ditentukan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang No.7/1992 maupun undang-undang No.10/1998.

Mengingat tujuan dari diadakannya ketentuan mengenai kewajiban rahasia bank, sebaiknya perundang-undang perbankan Indonesia menentukan kewajiban rahasia bank tetap diberlakukan sekalipun nasabah yang bersangkutan telah tidak lagi menjadi nasabah yang bersangkutan.

Siapa yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank?

Menurut pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.10/1998, yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank adalah:

-          Anggota Dewan Komisaris Bank

-          Anggota Direksi Bank

-          Pegawai Bank

-          Pihak Terafiliasi lainnya dari Bank

 Tegorikan sebagai “pegawai Bank”

Menurut penjelasan pasal 47 ayat (2) yang dimaksudkan “pegawai bank” adalah”semua pejabat dan karywan bank”. Lingkup sasaran tindak pidana rahasia bank menurut pasal tsb terlalu luas, karena berarti rahasia bank berlaku bagi siapa saja yang  menjadi pegawai bank. Sekalipun pegawai bank tersebut tidak mewmpunyai akses atau tak mempunyai hubungan sama sekali dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya, seperti: pramubakti, saptam, pengemudi, pegawai di unit yang mengurusu kendaraan dan masih bnyak lagi.

 Kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank

Seorang pegawai bank, ada kemungkinan tak selamanya menjadi pegawai bank tersebut, bisa karena telah tiba masa pensiun, keluar dan menjadi pegawai di perusahaan lain, meninggal dan sebagainya. Pada krisis moneter, banyak pegawai bank yang terkena PHK karena banknya terkena likuidasi.

Pertanyaan yang muncul, apakah mantan pegawai bank masih tetap terkena oleh kewajiban memegang teguh rahasia bank yang menjadi kewajibannya sewaktu yang bersangkutan masih menjadi pegaway aktif di bank yang bersangkutan? Ternyata Undang-undang No.7/1992 maupun Undang-undang No. 10/1998 tak mengaturnya.

Beberapa negara menentukan bahwa mantan pengurus dan pegawai bank terikat oleh kewajiban rahasia bank. Ada yang menentukan keterikatannya itu berakhir setelah beberapa tahun sejak saat yang bersangkutan berhenti sebagai pengurus atau pegawai bank, ada pula yang menentukan kewajiban tersebut melekat terus sampai seumur hidup.

 Pengertian pihak terafiliasi lainnya

Sebagai ditentukan dalam pasal 1 ayat (22) Undang-undang No.10/1998, yang dimaksud pihak terafiliasi adalah:

  1. Anggota dewan komisaris,pegawai,pengelola atau kuasanya,pejabat atau karyawan bank
  2. Anggota pengurus,pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, kusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku
  3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain:angkuntan publik , penilai, konsultan, hukum, da konsultan lainnya
  4.  Pihak yang menurut penilaian bank indonesia, turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus

 Pengecualian atas kewajibanrahasia bank

Undang-undang no.10/1998 memberikan pengecualian dalam 7(tujuh)hal.

Pengecualian tersebut tidak bersifat limitatif, artinya diluar 7(tujuh) hal yang telah dikecualikan itu tida terdapat pengecualian yang lain. Dikecualikan itu tidak terdapat pengecualian yang lain.Pengecualian itu adalah:

  1. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Negara, dapat diberikan pengecualikan kepada penjabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/PUPN atas izin pimpinan Bank Indonesia (pasal 41A)
  2. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat di berikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin pimpinan Bank Indonesia (pasal 42)
  3. Dalam perkara perdata antara bank denagan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 43)
  4. Dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia (pasal 44)
  5. Atas persetujuan , permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 44A ayat 1)
  6. Atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia (pasal 44A ayat 2)

 BAB IV KESIMPULAN    

            Sistem perbankan yang tangguh dan sehat tetunya juga akan sanggup Memobilisasi dana dari dan keseluruh lapisan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya di harapkan dapat memakurkan masyarakat. Jadi jelas sistem perbankan yang tangguh dan sehat adalah syarat terciptanya sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang.

Agar bank dapat tumbuh dan melaju dengan baik, pertama perlu modal yang cukup (capital adequacy ratio) sebagai bamper untuk menanggung resiko kredit macet yang sewaktu-waktu harus dihapus bukukan, kedua, kualitas aktiva produktif (quality assets productive) harus tinggi, indikatornya kredik macet kecil. Mengapa harus berkualitas tinggi? Karena fungsi assets produktif adalah sebagai mesin bank yang harus menghasilkan imbal hasil (return) yang cukup. Manajemen bank sebagai pengendalian jalannya operasional bank harus solid, penuh kejati-hatian dan cukup pengalaman. Keempat, earnings, laba yng diperoleh bank harus memadahi sebagai alat pemacu pertumbuhan modal dan asset. Kelima, likuiditas harus terjaga baik dalam jangka pendek maupun jangka penjang. Supaya kepercayaan masyarakat meningkat.kelima pilar tersebut sering disebut CAMEL yang sekarang menjadi CAMELS, yang Snya adalah sensitivity. Menurut bank indonesia, sensitifitas adalah sensitifitas bank terhadap resiko pasar.

            Cara untuk melihat sebuah bank sehat atau tidak adalah dengan cara pertama, mengganti tingkat bunga. Makintinggi tingkat bunga yang ditawarkan terutama dibanding dengan bank yang jumlah asetnya sama maka semakin tinggi pula resiko bank tersebut. Kedua,  struktur kepemilikan dan manajemen. Banyak bank yang bermasalah adalah bank-bank yang manajemen dan pemiliknya memiliki pertalian yang erat. Ketiga,   serta penjualan asetnya, semakin tinggi tngkat penjualan asetnya maka semakin tidak sehat pula bank tersebut.

            Dapat disimpulkan bahwa secara fundamental bank sehat jika mempunyai cukup modal (CAR minimal 8%), kualitas aset yang tinggi, manajemen yang solid, laba yang memadai dan likuiditas yng cukup dan jika di tinjau secara tehnikal mempunyai pertumbuhan harga yang stabil dan tinggi.  Alternatif penilaian adalah melalui tinjauan terhadap suku bunga yang ditawarkan normal, konsentrasi kepemilikan tidak terkonsentrasi pada satu golongan serta pertumbuhan asetnya tidak spektakuler. Ahirnya bank yang sehat akan deperlukan agar dapat mempercepat mobilitas dana masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Etty M. Nasser, Titik Aryani. 2000. “Model Analisis CAMEL Untuk Memprediksi Financial Distress Pada Sektor Perbankan Yang Go Public”. Jurnal Auditing dan Akuntansi Indonesia. Volume 4. No. 2 Desember. Jakarta.

By marzocchiahmed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s