makalah manajemen resiko

MAKALAH MANAJEMEN RESIKO

SISTEM PENGELOLAAN RISIKO PADA PT NINDYA KARYA (Persero)

 DISUSUN OLEH      :

  •   Ahmad Marzuqi                       B.111.09.0086
  •   Feri Ardiawan                          B.111.09.0068

 PROGRAM S1 MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEMARANG

2011

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    LATAR BELAKANG

Perusahaan Jasa Konstruksi Menurut Porter (1980) perusahaan adalah sekumpulan kegiatan yang dilaksanakan untuk merancang, memasarkan, mengantarkan, dan mendukung produknya. Tujuan suatu perusahaan adalah mempertahankan kelangsungan hidup, melakukan pertumbuhan, serta meningkatkan profitabilitas.

Tiga tujuan tersebut merupakan pedoman arah strategis semua organisasi bisnis. Perusahaan yang tidak mampu bertahan hidup tidak akan mampu memberi harapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan yang kompetitif diindikasikan dengan adanya sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dan kecakapan kerja yang baik dan inovatif, sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam persaingan bebas. Selain itu harus mempertimbangkan kualitas kerja, memiliki kecepatan, menghasilkan produk yang efisien serta memperhatikan kepuasan pelanggan.

PT NINDYA KARYA (Persero) Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Konstruksi,menerapkan Sistim Manajemen Risiko pada proses Utama Bisnis Perusahaan sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance Practise), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004, SMK3 Permen 05/1996 & OHSAS 18001:2007. Sistim Manajemen Risiko PT NINDYA KARYA (Persero) diberlakukan sejak tanggal 17 Mei 2005 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 168/DUT-I/KPTS/SEKPER/05/2005.

 

  1. B.     PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka dapat ditarik sebuh permasalahan yaitu bagaimanakah sistem manajemen resiko yang baik dalam PT Nindya Karya, dengan beberapa pertanyaan berikut:

  1. Bagaimana implementasi manajemen resiko pada PT Nindya Karya?
  2. Apa langkah-langkah PT nindya Karya untuk menanggulangi resiko?

BAB II

PEMBAHASAN

 

Industri konstruksi adalah industri yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi termasuk tenaga profesi, pelaksana konstruksi dan juga para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industri (Hillebrandt 1985). Dibandingkan dengan industri lain, misalnya industri pabrikan (manufacture), maka bidang konstruksi mempunyai karakteristik yang sangat spesifik, bahkan unik. Karakteristik usaha jasa konstruksi terdiri dari :

  • Produk jual sebelum proses produksi dimulai
  • Produk bersifat ”custom-made”
  • Lokasi produk berpindah-pindah
  • Proses produk berlangsung dialam terbuka
  • Penjualan produk dilakukan dialam terbuka
  • Proses produk melibatkan berbagai jenis peralatan berbagai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja, serta berbagai tingkatan teknologi
  • Penawaran suatu pekerjaan konstruksi umumnya berdasarkan pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis

 

  1. IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PT NINDYA KARYA (PERSERO)
    Implementasi Manajemen Risiko PT NINDYA KARYA (Persero), sebagai berikut :

1.      Identifikasi Risiko       

Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko secara akurat dan komplet sangatlah vital dalam manajemen risiko. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkin yang akan terjadi sebanyak mungkin. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain ;

  • Brainstorming
  • Survey
  • Wawancara
  • Informasi historis
  • Kelompok kerja

2.      Analisa Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar severity (kerusakan) dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subyektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman beberapa risiko memang mudah untuk diukur,  namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga pada tahap ini sangatlah penting untuk menentukan dugaan yang terbaik supaya nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik  dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Kesulitan dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk  beberapa risiko tertentu. Selain itu, mengevaluasi dampak severity(kerusakan) seringkali cukup sulit untuk asset immaterial.

3. Pengukuran Risiko

Pada dasarnya, pengukuran risiko mengacu pada dua faktor : kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan kemungkinan suatu risiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya. Data historis merupakan salah satu sumber identifikasi risiko sekaligus sumber untuk mengukur besarnya risiko. Namun, analisis biasanya perlu melakukan penyesuaian, karena kondisi masa depan tidak selalu sama dengan masa lalu. Hanya dalam kondisi bahwa masa yang akan datang sama dengan masa lalu, kualitas dan kuantitas risiko cukup berdasarkan hasil analisis masa lalu. Semakin tinggi gejolak atau perubahan eksternal dan internal perusahaan, semakin perlu revisi dilakukan.

4. Pemetaan Risiko

Perusahaan tidak perlu menakuti semua risiko, karena ada risiko yang perlu mendapat perhatian khusus, tetapi ada pula risiko yang dapat diabaikan. Tujuan pemetaan risiko adalah untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingan bagi perusahaan. Pada intinya perusahasan meminimalisir risiko tersebut,  agar total pengelolaan risiko lebih  rendah dari manfaatnya maka pengelolaan risiko berguna bagi pencapaian tujuan perusahaan. Dan juga dapat melihat indikasi bahaya dari risiko tersebut.

a.       Indikasi bahaya

Pelaksanaan konstruksi mempunyai risiko untung atau rugi yang sangat divergen yang semua baru dapat diketahui pada saat proyek selesai dilaksanakan secara tuntas.Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia proyek konstruksi di negara-negara berkembang, terdapat tiga kali lipat tingkat kematian dibandingkan dengan di negara-negara maju.Masalah umum mengenai K3 ini juga terjadi pada penyelenggaraan konstruksi. Tenaga kerja di sektor jasa konstruksi mencakup sekitar 7-8% dari jumlah tenaga kerja di seluruh sektor, dan menyumbang 6.45% dari PDB di Indonesia. Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja, disamping sektor utama lainnya yaitu pertanian, perikanan, perkayuan, dan pertambangan. identifikasi risiko tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta bahwa :

  • Jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi yang mencapai sekitar 4.5 juta orang,
  • Sebanyak 53% di antaranya hanya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah    Dasar, bahkan sekitar 1.5% dari tenaga kerja ini belum pernah mendapatkan pendidikan formal apapun.
  • Sebagai besar dari mereka juga berstatus tenaga kerja harian lepas atau borongan yang tidak memiliki ikatan kerja yang formal dengan perusahaan. Kenyataan ini tentunya mempersulit penanganan masalah K3 yang biasanya dilakukan dengan metoda pelatihan dan penjelasan-penjelasan mengenai Sistem Manajemen K3 yang diterapkan pada perusahaan konstruksi
  • Sumber daya manusia yang bersifat sementara selama proyek berlangsung,
  • Proyek bersifat unik karena tidak ada proyek yang sama satu dengan yang lain,
  • Keorganisasian proyek bersifat sementara.

Sifat – sifat dalam proyek konstruksi ini berpotensi mengakibatkan terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan menjadi resiko. Resiko tersebut ada dalam semua aspek yang membutuhkan perencanaan dan pengaturan , akan tetapi kompleksitas dan tingkat risiko dalam tiap-tiap pekerjaan sangat variatif tergantung seberapa besar pekerjaan dan bidang yang dijalankan. Risiko dan ketidak pastian ada dalam semua aspek pekerjaan konstruksi tanpa melihat ukuran  kompleksitas, lokasi, sumber daya , maupun kecepatan konstruksi suatu proyek . Hal yang terpenting bahwa persepsi terhadap resiko adalah factor kunci dalam membuat keputusan dan harus diperhitungkan dalam semua prosedur penilaian resiko yang harus dikelola.

b.      Penilaian Risiko Kecelakaan Kerja Pada Proyek Konstruksi 

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Berbagai penilaian dapat dilakukan dalam hal penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah :

  • Karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik,
  • Lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka dan dipengaruhi cuaca,
  • Waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi,
  • Banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih.
  • Manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan metoda pelaksanaan konstruksi yang berisiko tinggi.

c.       Risiko Kecelakaan Kerja Pada Proyek Konstruksi

Pekerjaan-pekerjaan yang paling berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian dan pekerjaan galian. Pada ke dua jenis pekerjaan ini kecelakaan kerja yang terjadi cenderung serius bahkan sering kali mengakibatkan cacat tetap dan kematian. Jatuh dari ketinggian adalah risiko yang sangat besar dapat terjadi pada pekerja yang melaksanakan kegiatan konstruksi pada elevasi tinggi. Biasanya kejadian ini akan mengakibat kecelakaan yang fatal. Sementara risiko tersebut kurang dihayati oleh para pelaku konstruksi, dengan sering kali mengabaikan penggunaan peralatan pelindung (personal fall arrest system) yang sebenarnya telah diatur dalam pedoman K3 konstruksi.

Jenis-jenis kecelakaan kerja akibat pekerjaan galian dapat berupa tertimbun tanah, tersengat aliran listrik bawah tanah, terhirup gas beracun, dan lain-lain. Bahaya tertimbun adalah risiko yang sangat tinggi, pekerja yang tertimbun tanah sampai sebatas dada saja dapat berakibat kematian. Di samping itu, bahaya longsor dinding galian dapat berlangsung sangat tiba-tiba, terutama apabila hujan terjadi pada malam sebelum pekerjaan yang akan dilakukan pada pagi keesokan harinya. Data kecelakaan kerja pada pekerjaan galian di Indonesia belum tersedia, namun sebagai perbandingan, Hinze dan Bren (1997) mengestimasi jumlah kasus di Amerika Serikat yang mencapai 100 kematian dan 7000 cacat tetap per tahun akibat tertimbun longsor dinding galian serta kecelakaan-kecelakaan lainnya dalam pekerjaan galian.

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja berdampak ekonomis yang cukup signifikan. Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Di samping dapat mengakibatkan korban jiwa. 

5. Pengelolaan Risiko

Sumber daya manusia didalam organisasi harus dikelola dengan baik, Pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi terdiri dari :

  • Pengadaan personil
  • Pengembangan personil melalui pelatihan dan pendidikan
  • Pemberian imbalan
  • Integrasi personil kedalam organisasi
  • Pemeliharaan terhadap personil yang ada
  • Pemberhentian personil

 

 

  1. LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DI TEMPUH DALAM MENANGGULANGI KECELAKAAN KERJA DI INDUSTRI :
    1. 1.      Peraturan perundang-undangan

Untuk memperkecil risiko kecelakaan kerja, sejaka awal tahun 1980an pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan tentang keselamatan kerja khusus untuk sektor konstruksi, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-01/Men/1980. Adanya ketentuan dan syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku semenjak tahap perencanaan. Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan K3 langsung di tempat kerja.

  1. 2.      Standarisasi.

Penyusunan standar tertentu yang bertalian dengan konstruksi dan keadaan yang aman dari peralatan industri, Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau alat pelindung diri. Dengan adanya standar K3 yang baik dan maju akan menentukan tingkat kemajuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

  1. 3.      Inspeksi / Pengawasan.

Pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan dan pengujian terhadap keadaan tempat kerja, mesin, pesawat, alat dan instalasi, sejauh mana masalah ini masih memenuhi ketentuan dan persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

  1. 4.      R i s e t

Riset dapat meliputi antara lain : teknis, medis, psychologis dan statistik, yang dimaksudkan untuk menunjang tingkat kemajuan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknik dan teknologi 

  1. 5.       Pendidikan dan Latihan.

Dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja, disamping meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketrampilan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

  1. 6.       Persuasi

Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara pribadi dengan tidak menerapkan dan memaksakan melalui sangsi – sangsi.

7 .  Asuransi

Dapat diterapkan misalnya dengan cara premi yang lebih rendah terhadap perusahaan yang memen uhi syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tingkat kekerapan (FR) dan Keparahan kecelakaan (SR) yang rendah di perusahaannya. Penanganan masalah kecelakaan kerja juga didukung oleh adanya UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan UU ini, jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari suatu peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, tua dan meninggal dunia.

Jamsostek kemudian diatur lebih lanjut melalui PP No. 14/1993 mengenai penyelenggaraan jamsostek di Indonesia. Kemudian, PP ini diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-05/MEN/1993, yang menunjuk PT. ASTEK (sekarang menjadi PT. Jamsostek), sebagai sebuah badan (satu-satunya) penyelenggara jamsostek secara nasional. Sebagai penyelenggara asuransi jamsostek, PT. Jamsostek juga merupakan suatu badan yang mencatat kasus-kasus kecelakaan kerja termasuk pada proyek-proyek konstruksi melalui pelaporan klaim asusransi setiap kecelakaan kerja terjadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

Dari uraian mengenai berbagai aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada penyelenggaraan konstruksi di PT Nindya Karya (persero), dapat diambil kesimpulan bahwa bebagai masalah dan tantangan yang timbul tersebut berakar dari rendahnya taraf kualitas hidup sebagian besar masyarakat. Dari sekitar 4.5 juta pekerja konstruksi Indonesia, lebih dari 50% di antaranya hanya mengenyam pendidikan maksimal sampai dengan tingkat Sekolah Dasar. Mereka adalah tenaga kerja lepas harian yang tidak meniti karir ketrampilan di bidang konstruksi, namun sebagian besar adalah para tenaga kerja dengan ketrampilan seadanya dan masuk ke dunia jasa konstruksi akibat dari keterbatasan pilihan hidup.

Permaslahan K3 pada jasa konstruksi yang bertumpu pada tenaga kerja berkarakteristik demikian, tentunya tidak dapat ditangani dengan cara-cara yang umum dilakukan di negara maju. Langkah pertama perlu segera diambil adalah keteladanan pihak Pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai pembina dan juga “the biggest owner.” Pihak pemilik proyek lah yang memiliki peran terbesar dalam usaha perubahan paradigma K3 konstruksi. Dalam penyelenggaraan proyek-proyek konstruksi yang didanai oleh APBN/APBD/Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah antara lain dapat mensyaratkan penilaian sistem K3 sebagai salah satu aspek yang memiliki bobot yang besar dalam proses evaluasi pemilihan penyedia jasa. Di samping itu, hal yang terpenting adalah aspek sosialisasi dan pembinaan yang terus menerus kepada seluruh komponen Masyarakat Jasa Konstruksi, karena tanpa program-program yang bersifat partisipatif, keberhasilan penanganan masalah K3 konstruksi tidak mungkin tercapai.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

v  Djohan putro, Bramantyo. 2006. Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi. Jakarta: Argya Putra

v  Hinze, J., and Bren, K. (1997). “The Causes of Trenching Related Fatalities and Injuries,” Proceedings of Construction Congress V: Managing Engineered Construction in Expanding Global Markets, ASCE, pp 389-398.

v  Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 174/MEN/1986-104/KPTS/1986: ”Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.”

v  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-01/MEN/1980 “Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.”

v  Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1993 “Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.”

http://www. nindyakarya.co.id/ implementasi/manajemenrisiko.

 

 

 

 

By marzocchiahmed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s